Selamatkan nilai luhur bangsa dari bahaya pornografi

Manisnya apel demokrasi, buah dari reformasi yang sejak sepuluh tahun tahun lalu digulirkan, menimbulkan berbagai macam ekses di masyarakat, baik yang negatif maupun yang positif. Kekhawatiran banyak orang pasca lengsernya presiden Suharto tahun 1998 terhadap kebebasan informasi yang tampil dengan berbagai wajahnya juga terbukti sudah. Dalam masyarakat, euforia reformasi ini ditandai dengan ditabuhnya genderang liberalisasi media; bahwa kebebasan menjadi benar-benar tak terbatas, dan seketika itu juga terdapat penyelinap yang memanfaatkan kesempatan. Dialah ideologi kapitalisme yang berdiri kokoh menyokong industri pornografi yang dengan segala kelicikannya mengemas dengan berbagai label yang memukau, memakai topeng, dengan media sebagai tunggangan. Dengan keuntungan sekitar 7 milyar USD pertahun, mereka dengan sigap akan membelit dengan ganasnya laksana gurita raksasa. Tentakelnya antara lain, media cetak, televisi, internet, handphone, film layar lebar di bioskop maupun yang dicetak di dalam kepingan VCD/DVD.
Saat ini, dalam industri hiburan di Indonesia, film menjadi salah satu primadona masyarakat. Sederhana saja, karena film memiliki kekuatan komunikasi visual, yang secara alami merupakan media penyampai pesan yang luar biasa kuat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam film bersangkutan. Sejatinya, film-film tersebut (terutama film Indonesia) haruslah menyampaikan pesan nilai-nilai positif dalam membangun kehidupan masyarakat demi tercapainya peradaban manusia yang lebih tinggi. Nilai-nilai luhur bangsa, prinsip dan filosofi hidup dalam masyarakat yang beradab haruslah menjadi referensi utama dalam setiap pembuatan film. Tidak hanya itu, film juga kemudian harus menjadi sarana edukasi bagi setiap penontonnya. Sehingga, dapat dipastikan, setiap hal yang di-‘kampanye’kan dalam film, akan masuk kedalam memori penonton dan menjadi dasar dalam pembentukan perilaku masyarakat yang menontonnya.